Potensi.News, (Bintan)- Sungguh sangat berani pengusaha kapal ikan SK (Nama inisial) yang diduga membangun ruko di atas tanah milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu terjadi di kecamatan Bintan Timur, kabupaten Bintan, Minggu (19/11/23).
Didalam penelusuran awak media dan tim, tidak terlihat patok/tanda batas tanah milik pemerintah. Namun yang ada hanya papan informasi bahwasannya di wilayah itu ada tanah seluas 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi) milik Pemerintah provinsi Kepri, dan yang diduga tanah tersebut meliputi bangunan 6 ruko milik pengusaha SK yang ada diatasnya.
Untuk mengetahui lebih jelas, awak media ini dan tim coba menelusuri aset tanah milik pemerintah provinsi Kepri tersebut dengan mendatangi langsung kantor Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini di utarakan rekan-rekan media dan tim kepada instansi yang terkait, Rabu 26/07/23 lalu, namun hal itu tidak mendapatkan reaksi yang positif dari pemerintah. Salah satunya dari Dinas BKAD provinsi Kepri. APRIANSYAH, SH yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Saat rekan-rekan media dan tim menanyakan terkait hal tersebut, Bapak Apriansyah, SH menjawab “tim nya telah turun bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat guna untuk mengukur ulang batas-batas tanah aset milik pemerintah provinsi kepri yang dimaksud” ucap Apriansyah.
Namun demikian sampai saat berita ini diterbitkan patok/batas tanah milik pemerintah yang dimaksud dari Bapak Ardiansyah SH yang menyebutkan telah mengukur ulang bersama BPN, tidak dapat ditemukan didaerah tersebut. Jelas hal ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat, jangan sampai aset milik pemerintah digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
Jika keluhan masyarakat dan kecurigaan atas kerugian negara selalu mendapat tanggapan yang tidak kooperatif dari Dinas yang terkait (dalam hal ini BKAD Kepri), maka patut kita curigai jangan-jangan pejabat di dinas tersebut tidak bisa bekerja atau yang lebih parahnya lagi kuat dugaan pejabat-pejabat di pemerintahan sengaja membiarkan hal itu terjadi karena sudah mendapatkan sesuatu dari diduga pengusaha-pengusaha yang nakal. (Red/tim)
