banner 970x250

Kepala Kepolisian Resor Bintan AKBP Argya Satrya Bahwana, S.H., S.I.K. (Foto: Istimewa).

Hallo Komisi III DPR RI, Polisi Hina Polisi? Kapolres Bintan AKBP Argya Satrya Bahwana Jadi Sorotan Usai Eks BRIPDA Mengaku Dihina Bersama Orang Tuanya.

Ilustrasi pemisahan bidang tanah dengan penandaan batas-batas bidang menggunakan patok dan tali ukur. Dalam proses pemisahan, sebagian bidang tanah dipisahkan dari sertipikat induk untuk diterbitkan sertipikat baru, sementara sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah disesuaikan. Foto: ATR/BPN.

Kenali Prosedur dan Syarat Pemisahan Bidang Tanah.

Petugas ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pengukuran bidang tanah menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) metode Real Time Kinematic (RTK). Teknologi ini menghasilkan pengukuran yang lebih akurat sehingga perbedaan luas antara alas hak lama dan sertipikat dapat dijelaskan berdasarkan perkembangan metode pengukuran. Foto: ATR/BPN.

Terdapat Perbedaan Luas antara Alas Hak Lama dan Sertipikat? Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasannya.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam rakor tersebut, Wamen Ossy menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung penguatan tata kelola kebandarudaraan nasional melalui sektor pertanahan dan tata ruang. Foto: ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Nasional.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai 98,6 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Foto: ATR/BPN.

Serahkan 499 Sertipikat Hak Pakai, Kementerian ATR/BPN Amankan Rp124 Triliun Aset Pemprov DKI Jakarta Sepanjang 2026.

Pengerukan Pasir

Suasana Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang digelar PT Barokah Baswara Abadi di Hotel Balai View, Tanjung Balai Karimun, Kamis pekan lalu. Kegiatan yang berlangsung di ruang ber-AC tersebut menjadi sorotan karena dinilai jauh dari kehidupan para nelayan di Kecamatan Buru yang menggantungkan mata pencaharian pada perairan Pulau Buru dan terdampak langsung oleh rencana aktivitas tambang. (Foto: Potensi.News).

AMDAL, Pengerukan Pasir

Ketika Suara Nelayan Pulau Buru Tergusur dari Sidang AMDAL

Karimun, Kepri|22 Juni 202623 Juni 2026

Potensi.News, Karimun – Ruangan ber-AC di Hotel Balai View, Tanjung Balai Karimun, Kamis

Seluruh golongan nelayan, mulai dari pemilik jaring kelong, nelayan udang, hingga nelayan togok, kompak menyatukan suara untuk menolak keras masuknya aktivitas tambang di wilayah perairan Pulau Buru. Mereka menilai keberadaan tambang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan laut serta mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. (Foto: Potensi.News).

Pengerukan Pasir

Amuk Nelayan Buru Menghadang Pengerukan Pasir Laut

Karimun, Kepri|21 Juni 20264 Agustus 2026

Potensi.News, Karimun – Gelombang penolakan terhadap rencana pengerukan pasir laut yang dikemas

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.