Potensi.News, Jakarta- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan perkembangan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dukungan tersebut difokuskan pada percepatan penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang untuk memperkuat pelaksanaan PSN di sektor pangan.
“Yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatan, pertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillah, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua, perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ujar Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026).
Dari empat RDTR tersebut, tiga di antaranya telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Sementara itu, percepatan penyusunan RDTR lainnya terus didorong guna memberikan kepastian pemanfaatan ruang serta mendukung kemudahan investasi di Papua Selatan.
Dalam Rakortas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan, Wamen ATR/Waka BPN juga memaparkan progres perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sementara tiga permohonan lainnya masih dalam proses.
KKPR yang telah diterbitkan tersebut mencakup pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, serta perkebunan kelapa sawit.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan, sepanjang seluruh persyaratan dapat dipenuhi,” kata Wamen Ossy.
Ia juga menegaskan bahwa Papua Selatan telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24 persen. Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, Papua Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai lumbung pangan, energi, dan bioindustri Indonesia. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang.
Rakortas tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Merauke.(Red)
