banner 970x250

Kepala Kepolisian Resor Bintan AKBP Argya Satrya Bahwana, S.H., S.I.K. (Foto: Istimewa).

Hallo Komisi III DPR RI, Polisi Hina Polisi? Kapolres Bintan AKBP Argya Satrya Bahwana Jadi Sorotan Usai Eks BRIPDA Mengaku Dihina Bersama Orang Tuanya.

Ilustrasi pemisahan bidang tanah dengan penandaan batas-batas bidang menggunakan patok dan tali ukur. Dalam proses pemisahan, sebagian bidang tanah dipisahkan dari sertipikat induk untuk diterbitkan sertipikat baru, sementara sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah disesuaikan. Foto: ATR/BPN.

Kenali Prosedur dan Syarat Pemisahan Bidang Tanah.

Petugas ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pengukuran bidang tanah menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) metode Real Time Kinematic (RTK). Teknologi ini menghasilkan pengukuran yang lebih akurat sehingga perbedaan luas antara alas hak lama dan sertipikat dapat dijelaskan berdasarkan perkembangan metode pengukuran. Foto: ATR/BPN.

Terdapat Perbedaan Luas antara Alas Hak Lama dan Sertipikat? Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasannya.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam rakor tersebut, Wamen Ossy menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung penguatan tata kelola kebandarudaraan nasional melalui sektor pertanahan dan tata ruang. Foto: ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Nasional.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai 98,6 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Foto: ATR/BPN.

Serahkan 499 Sertipikat Hak Pakai, Kementerian ATR/BPN Amankan Rp124 Triliun Aset Pemprov DKI Jakarta Sepanjang 2026.

Jakarta

Ilustrasi pemisahan bidang tanah dengan penandaan batas-batas bidang menggunakan patok dan tali ukur. Dalam proses pemisahan, sebagian bidang tanah dipisahkan dari sertipikat induk untuk diterbitkan sertipikat baru, sementara sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah disesuaikan. Foto: ATR/BPN.

Kenali Prosedur dan Syarat Pemisahan Bidang Tanah.

Jakarta, Nasional|27 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Masyarakat yang ingin memisahkan sebagian bidang tanah dari sertipikat induk

Petugas ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pengukuran bidang tanah menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) metode Real Time Kinematic (RTK). Teknologi ini menghasilkan pengukuran yang lebih akurat sehingga perbedaan luas antara alas hak lama dan sertipikat dapat dijelaskan berdasarkan perkembangan metode pengukuran. Foto: ATR/BPN.

Terdapat Perbedaan Luas antara Alas Hak Lama dan Sertipikat? Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasannya.

Jakarta, Nasional|27 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan adanya perbedaan luas antara

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam rakor tersebut, Wamen Ossy menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung penguatan tata kelola kebandarudaraan nasional melalui sektor pertanahan dan tata ruang. Foto: ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Nasional.

Jakarta, Nasional|27 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai 98,6 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Foto: ATR/BPN.

Serahkan 499 Sertipikat Hak Pakai, Kementerian ATR/BPN Amankan Rp124 Triliun Aset Pemprov DKI Jakarta Sepanjang 2026.

Jakarta, Nasional|27 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai 98,6 persen. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penataan administrasi pertanahan. Foto: ATR/BPN.

Sertipikasi Tanah DKI Jakarta Capai 98,6 Persen, Wamen Ossy Sebut Jadi Contoh Nasional.

Jakarta, Nasional|25 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo memberikan penghargaan kepada Kementerian ATR/BPN dalam acara penyerahan 499 sertipikat aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas percepatan pengamanan aset tanah Pemprov DKI Jakarta melalui penerbitan Sertipikat Hak Pakai. Foto: ATR/BPN.

Pemprov DKI Jakarta Beri Penghargaan kepada Kementerian ATR/BPN atas Percepatan Pengamanan Aset.

Jakarta, Nasional|25 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Kementerian

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menyerahkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Penyerahan 499 sertipikat aset Pemprov DKI Jakarta tersebut bertepatan dengan peringatan HUT ke-499 DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan tata kelola aset daerah. Foto: ATR/BPN.

DKI Jakarta HUT ke-499, Wamen Ossy Serahkan 499 Sertipikat Aset Pemprov Senilai Rp22,25 Triliun.

Jakarta, Nasional|24 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Provinsi DKI

Fitur berbagi akses sertipikat pada aplikasi Sentuh Tanahku memudahkan pemilik tanah untuk memberikan akses informasi bidang tanah kepada calon pembeli secara digital, sehingga proses pengecekan data sebelum transaksi menjadi lebih mudah, aman, dan transparan. Foto: ATR/BPN.

Cek Informasi Tanah Sebelum Membeli, Manfaatkan Fitur Berbagi Akses di Aplikasi Sentuh Tanahku.

Jakarta, Nasional|24 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Masyarakat yang berencana membeli tanah kini dapat memperoleh informasi mengenai bidang

Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026. Pemeriksaan awal dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, sebagai upaya deteksi dini kondisi kesehatan pegawai dan pemberian rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila ditemukan indikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Foto: ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN Gelar Cek Kesehatan Gratis, Pegawai Sambut Positif untuk Deteksi Dini Penyakit.

Jakarta, Nasional|23 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menandatangani Surat Edaran Bersama tentang Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Jumat (19/06/2026). Kebijakan ini diterbitkan untuk mempercepat integrasi LP2B ke dalam dokumen tata ruang daerah guna mendukung perlindungan lahan pertanian sekaligus menjaga fleksibilitas pembangunan. Foto: ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Integrasikan LP2B ke Dalam RTRW dan RDTR.

Jakarta, Nasional|20 Juni 2026

Potensi.News, Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.