Potensi.News, Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2027 sebesar Rp10.608.191.532.000 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).
Menteri Nusron menjelaskan, pagu indikatif tersebut akan difokuskan pada tiga program utama, yakni dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun (68,9%), pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun (24,2%), serta penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar (6,8%).
“Sesuaі Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 difokuskan pada program-program tersebut,” ujarnya.
Selain pagu indikatif, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan tersebut akan digunakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Nusron.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia juga mengikuti jalannya rapat secara daring.
Ia juga melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga 6 Juni 2026 yang mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 35,40 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi capaian tersebut dan menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya. Komisi II DPR RI akan mendalami usulan tersebut dalam Raker dan RDP mendatang. (Red)
