Karimun, Potensi.News – Ruang gerak anggaran daerah yang kian menyempit tak lantas membuat perbaikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mandek di tempat. Di tengah kebijakan efisiensi dan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memperketat ikat pinggang pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karimun memilih melompati tembok keterbatasan lokal dengan mengincar kantong anggaran di tingkat pusat.
Langkah jemput bola itu mulai membuahkan hasil. Sepanjang tahun anggaran 2026, Disdikbud Karimun berhasil mengamankan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai hampir Rp 25 miliar. Dana segar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut dialokasikan khusus untuk program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di daerah pesisir ini.
Kepala Disdikbud Kabupaten Karimun, Grandy Regel Tuerah, menyebutkan bahwa ketergantungan penuh pada APBD saat ini sangat tidak realistis jika ingin menjaga kelayakan gedung-gedung sekolah.
“Melihat kondisi keuangan daerah yang menuntut efisiensi dan rasionalisasi, kami harus aktif mengejar peluang anggaran dari pusat,” kata Grandy, Kamis, 13 Agustus 2026. Menurut dia, fokus pengejaran alokasi APBN tahun ini ditargetkan langsung pada titik-titik krusial pendidikan dasar, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sejauh ini, tercatat sebanyak 36 sekolah di berbagai sudut wilayah Kabupaten Karimun telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program revitalisasi tersebut. Namun, besaran kucuran dana untuk tiap-tiap sekolah dipastikan tidak seragam.
Grandy menjelaskan bahwa penetapan figur anggaran tidak didasarkan pada selera birokrasi daerah, melainkan berbasis pada integrasi sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data fisik gedung yang terinput di Dapodik kemudian diuji melalui verifikasi ketat oleh tim kementerian untuk mengukur persentase kerusakan riil di lapangan.
“Penentuannya objektif berdasarkan tingkat kerusakan fisik masing-masing sekolah,” ujar Grandy. “Kami bersyukur anggaran APBN bisa mengalir ke Karimun. Namun ini belum selesai; kami akan terus memperjuangkan sekolah-sekolah lain yang belum masuk dalam daftar 36 penerima awal ini.”
