Potensi.News, Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui sektor pertanahan dan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ossy menjelaskan, dukungan ATR/BPN diwujudkan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar pengembangan kawasan sekitar bandara tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang. Menurutnya, integrasi data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Selain itu, Ossy mengingatkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rakor tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk aktif berpartisipasi dalam mewujudkan sistem kebandarudaraan yang lebih profesional, modern, dan inklusif.
Menurut AHY, pengelolaan ekosistem kebandarudaraan yang baik akan meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Wamen Ossy didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin. (Red)
