Potensi.News, Yogyakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, S.S., M.Si., menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan unsur penting dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih baik. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Senin (15/06/2026).
Di hadapan peserta yang mayoritas mahasiswa, Menteri Nusron menilai seorang pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.
Dalam dialog yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut, ia mengajak generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan kebijakan.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai atau tidak. Kalau belum, ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” katanya.
Selain membahas kebijakan publik, Menteri Nusron juga menyinggung momentum Malam Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengajak para peserta menjadikan pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri agar terus mengalami perbaikan.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.
Menurut Menteri Nusron, prinsip perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan perlu dievaluasi secara berkala agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” ujarnya.
Kegiatan KOPDAR tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum dihentikan karena situasi yang dinilai tidak lagi kondusif.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran. (Red)
